Peraturan Keuangan Negara/Daerah

	UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	CATATAN
A	Undang-undang
	UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
B	Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah
	Keppres No 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
	Keppres No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah oleh ke-1: Keppres No 61/2004; ke-2: Perpres No 32/2005; ke-3: Perpres No 70/2005; ke-4: Perpres No 8/2006; ke-5: Perpres No 79/2006; ke-6: Perpres No 85/2006; ke-7: Perpres No 95/2007
C	Pengelolaan Uang
	PP No 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Pelaksanaan Pasal 28 (1) UU No 1/2004)	Permenkeu No 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja >> Perdirjen Perbendaharaan No Per-35/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Permenkeu No 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Permenkeu No 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
	PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah oleh Permendagri No 59/2007 Lampiran A | Lampiran B | Lampiran C | Lampiran D | Lampiran E |	Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006
		Permendagri No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
	PP No 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
	PP No 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu	Keputusan Menteri Keuangan No 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi Negeri
	PP No 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
	PP No 29 Tahun 2009 tentang Tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan negara bukan pajak yang terutang
	PP No 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
D	Pengelolaan Piutang dan Utang
	PP No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dan perubahannya oleh PP No 33 Tahun 2006
	PP No 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Pelaksanaan Pasal 38 (4) UU No 1/2004)	>> Peraturan Menteri Keuangan No 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (Pelaksanaan Pasal 16 PP No 54 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (4) PP No 2 Tahun 2006)
	PP No 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Pelaksanaan Pasal 38 (4) UU No 1/2004)
	PP No 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Pelaksanaan Pasal 45 UU No 33/2004)	>> Peraturan Menteri Keuangan No 52/KMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah (Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 PP No 57 Tahun 2005 dan Pasal 22 ayat (4) PP No 2 Tahun 2006)
	PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah	>> Peraturan Menteri Keuangan No 153/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah >> Peraturan MenteriKeuangan No 129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara pelaksanaan Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau dana bagi hasil dalam kaitannya dengan pinjaman daerah dari pemerintah pusat
E	Pengelolaan Investasi
	PP No 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah
F	Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
	PP No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan perubahannya oleh PP No 38 Tahun 2008	Peraturan Menteri Keuangan No 02/PMK.06/2008 Penilaian Barang Milik Negara
		Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: Keputusan Menteri Keuangan No 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan No 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara | Lampiran |	Perda Kota Bandung No 24 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelepasan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Milik/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Bandung
		Peraturan Menteri Keuangan No 55/KMK.03/2001 Tata Cara Pengamanan, Penghapusan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah    Surat Edaran Dirjen Anggaran No SE-76/A/2001    tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 13 Ayat (1)    Keputusan Menteri Keuangan No 55/KMK.03/2001
		Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menggantikan Keputusan Mendagri No 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
G	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD
	PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	>> Permendagri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
	PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah	>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat >> Komite Standar Akuntansi Pemerintah: Buletin Teknis Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah
H	Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		>> Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 1997 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah >> Instruksi Mendagri No 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No 5/1997 >> Peraturan BPK No 3/2007 Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara
I	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
	PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	>> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.05/2008 Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008 >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006) >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum (Telah digantikan oleh PMK No 109/PMK.05/2007) >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum >> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penerapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (tidak berlaku lagi)

>> Perpustakaan Elektronik >> Peraturan Keuangan Negara/Daerah

 B. Tabel Keuangan negara

No	Grade	Tunjangan	Gol/Ruang	Eselon
1	27	46,950,000
2	26	41,550,000
3	25	36,770,000	IV/e	Eselon I
4	24	32,540,000
5	23	24,100,000
6	22	21,330,000	IV/d	Eselon II
7	21	18,880,000
8	20	16,700,000
9	19	12,370,000	IV/b	Eselon III
10	18	10,760,000
11	17	9,360,000
12	16	6,930,000	III/d	Eselon IV
13	15	6,030,000
14	14	5,240,000
15	13	4,370,000	III/b	Eselon V
16	12	3,800,000	III/b	Pelaksana
17	11	3,450,000
18	10	3,140,000
19	9	2,850,000
20	8	2,550,000	II/c	Pelaksana
21	7	2,360,000
22	6	2,140,000
23	5	1,950,000
24	4	1,770,000
25	3	1,610,000	I/c	Pelaksana
26	2	1,460,000
27	1	1,330,000	I/a	Pelaksana

 C. Gambar keuangan negara , tabel keuangan , dan orang Korupsi

D. Video tentang keuangan negara 

By. Joni Setiawan ^_^
TERIMAKASIH
The End